02-04-2018, 07:57 PM
(This post was last modified: 02-04-2018, 07:57 PM by adminforumidrtimes.)
Proyek rumah dengan uang muka (DP) 0 persen (0%) sudah mulai dibangun, ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hunian vertikal tersebut berlokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur dan diberi nama Klapa Village.
Untuk memiliki rumah DP Nol rupiah, calon pembeli memang harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah berpenghasilan mulai upah minimum provinsi (UMP) DKI Rp3,6 juta sampai maksimal Rp7 juta.
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, proyek itu akan dibangun dua tipe unit rumah yakni tipe 21 yang perkiraan harganya Rp185 juta dan tipe 36 yang perkiraan harganya Rp320 juta.
"Kami percaya harga ini terjangkau untuk warga berpenghasilan di bawah Rp7 juta," kata Anies.
Selain berpenghasilan maksimal Rp7 juta, syarat kepemilikian hunian DP Nol Rupiah antara lain memilki KTP DKI, belum pernah memilki rumah tinggal atas nama pribadi, dan tidak boleh dipindah tangankan.
"Ini bukan yang terakhir, tetapi yang pertama ada banyak yang masuk sebagai usulan," kata Anies.
Pembayaran menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tata cara pendaftaran dan sistem cicilan akan diumumkan bulan April 2018 setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk.
Untuk memiliki rumah DP Nol rupiah, calon pembeli memang harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya adalah berpenghasilan mulai upah minimum provinsi (UMP) DKI Rp3,6 juta sampai maksimal Rp7 juta.
Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan, proyek itu akan dibangun dua tipe unit rumah yakni tipe 21 yang perkiraan harganya Rp185 juta dan tipe 36 yang perkiraan harganya Rp320 juta.
"Kami percaya harga ini terjangkau untuk warga berpenghasilan di bawah Rp7 juta," kata Anies.
Selain berpenghasilan maksimal Rp7 juta, syarat kepemilikian hunian DP Nol Rupiah antara lain memilki KTP DKI, belum pernah memilki rumah tinggal atas nama pribadi, dan tidak boleh dipindah tangankan.
"Ini bukan yang terakhir, tetapi yang pertama ada banyak yang masuk sebagai usulan," kata Anies.
Pembayaran menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tata cara pendaftaran dan sistem cicilan akan diumumkan bulan April 2018 setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk.